KAMMI Daerah Lampung Tolak Penaikan BBM

TANJUNGKARANG PUSAT: Penaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 22 Juni mendatang tidak perlu dilakukan, pemerintah semestinya memangkas anggaran pribadi maupun berbagai kemewahan fasilitas pribadinya. Hal ini, mengemuka dalam aksi unjuk rasa tolak penaikan BBM seratusan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Lampung, di Bundaran Gajah, Kamis (13-6).


Ketua KAMMI Lampung Hadi Prayitno, mengatakan ada 7 alasan yang menyebabkan Kammi Lampung dan warga menolak kenaikan BBM. Pertama, pemerintah sesungguhnya mendapatkan keuntungan jika penerimaan pemerintah dari pertamina tidak disembunyikan hasilnya Rp97,939 triliun. Kedua, memotong anggaran belanja birokrasi termasuk perjalanan dinas di luar kantor dan honorarium tim minimal sebesar Rp50 triliun. Ketiga, menjalankan industri dan tata niaga minyak mentah dan bbm, termasuk penetapan biaya produksi bbm secara transparan dan bebas dari mafia minyak.

Kemudian yang keempat, menetapkan dimulainya pembangunan kilang bbm yang telah diwacanakan selama 8 tahun karena impor bbm telah mencapai minimal 600 ribu bph. Kelima, mewujudkan pelaksanaan bbm ke bahan bakar gas (BBG) segera dan massif yang dimulai dari penyusunan peta jalan dan blue print, pembangunan sarana transmisi, distribusi, spbg, konverter kit serta kepastian pasokan dan harga gas.

Lalu keenam, meningkatkan peranan pajak negara karena masih rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Terakhir, mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dengan alokasi subsidi yang lebih besar guna mengurangi impor bbm, meningkatkan ketahanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, lanjut Hadi, rakyat menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga bbm. "Jika bbm dinaikkan, pemerintah telah membodohi dan menyengsarakan rakyat serta melakukan kejahatan konstitusional," kata Hadi.